 |
| Cover sebuah majalah yang menyamakan Trump dengan Hitler |
bersamaislam.com Honolulu - Revisi larangan perjalanan warga muslim yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Donald Trump digugat oleh pemerintah Hawai. Pada hari Rabu (8/3) sejumlah pengacara negara Hawai meminta pengadilan federal di Honolulu untuk menghentikan kebijakan Trump di bidang imigrasi yang akan berlaku sebelum 16 Maret 2017. Peraturan kontroversial tersebut telah ditandatangani pada hari Senin (6/3) dan berisi larangan untuk mengeluarkan Visa baru kepada semua pengungsi dari enam negara yang mayoritas Muslim yaitu Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah serta Yaman selama 90 hari.
Pengacara negara tersebut berpendapat bahwa peraturan tersebut sangat inkonstitusional dan mereka meminta pengadilan untuk menghentikan larangan nasional tersebut.
Gugatan tersebut diajukan karena peraturan tersebut dianggap diskriminatif dan akan merugikan industri pariwisata Hawaii, yang sebagiannya juga dikunjungi oleh mahasiswa serta penduduk dari negara-negara Muslim.
"Hawai adalah negara khusus dalam kami selalu non-diskriminatif seperti tercatat dalam sejarah dan konstitusi. Dua puluh persen penduduk adalah orang-orang yang lahir di luar negeri. Sekitar 100.000 warga adalah pendatang dan 20%-nya berasal dari ikatan kerja asing." kata Jaksa Agung Negara Doug Chin.
Gugatan serupa juga diungkapkan oleh Ismail Elshikh, seorang warga AS keturunan Mesir. Pria yang juga menjabat sebagai Imam di Asosiasi Muslim Hawaii tersebut menggugat peraturan tersebut karena ibu mertuanya tinggal di Suriah dan larangan tersebut akan mencegah dia untuk keluar masuk AS.
"Peraturan kedua terkait dengan masalah hukum yang sama dengan masalah pertama. Presiden seharusnya mendengar suara sebagian penduduk Hawai atas diskriminasi dan perlakuan kelas kedua yang mereka terima," jelasnya.
Hakim Pengadilan Distrik AS Derrick Watson akhirnya mengabulkan permintaan mereka untuk menuntut larangan yang direvisi Trump dan sidang telah dijadwalkan pada 15 Maret mendatang.
