Yusril: Rakyat Akan Kembali Demo Jika Jokowi Ingkar Janji

berita terbaru Yusril sesali Jokowi yang enggan menemui jutaan muslim di istana negara terkait masalah penistaan agama oleh Ahok.
Jutaan muslim memadati Jakarta untuk mendemo Ahok

bersamaislam.com
 Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini dicitrakan oleh media mainstream sebagai sosok yang mudah menemui rakyatnya. Namun citra tersebut hanya bualan semata, melihat Jokowi enggan menemui jutaan muslim yang secara damai ingin bertemu dengannya di istana negara terkait masalah penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pernyataan tersebut diungkapkan oleh seorang pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual Indonesia bernama Yusril Ihza Mahendra.

"Janji Jokowi untuk menindak Ahok dan janji akan tetap tinggal di Istana kemudian menerima wakil-wakil demonstran, akhirnya batal karena Presiden lebih memilih ke Cengkareng untuk suatu hal yang tidak penting," ujar Yusril seperti dilansir Aktual pada Sabtu (5/11).

Yusril juga menyesalkan Jokowi juga tidak mau menemui rakyat hingga keesokan harinya. Dikabarkan Jokowi malah menjumpai wartawan dan menuding adanya tokoh politik yang menunggangi aksi tersebut.

Saat beberapa titik di Ibu Kota dipenuhi oleh jutaan pendemo yang mayoritas muslim, Jokowi juga tetap tidak mau menemui mereka.

"Presiden yang dicitrakan sangat dekat dengan rakyat, disaat genting malah menghindar dari rakyatnya sendiri," sindir Yusril.

Sehingga kemudian para pendemo bersabar dan mau bernegosiasi dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK). Dalam negosiasi tersebut, JK malah meminta ummat Islam yang hadir untuk bersabar terkait proses pemeriksaan terhadap Ahok.

Kepada Ustadz Arifin Ilham, JK berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu dua pekan. Namun para perwakilan pendemo menuntut agar penyelesaian tersebut dipercepat untuk menghindari demo yang lebih besar lagi.

"Pemeriksaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok yang akan dilakukan dalam dua minggu tersebut dinilai sangat lama. Bisa saja dalam dua minggu bisa terjadi hal yang tak terduga. Pihak pemerintah sudah seharusnya mempercepat proses kasus ini. Bila tak ada langkah yang nyata, bisa saja akan terjadi demo yang lebih besar," jelasnya.